Lahat | LiputanResolusi.com
5 April 2025
Lembaga Aliansi Pengawasan dan Sosial Independen (LAPSi) menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Bupati Lahat Burzah Zarnubi dalam Musrenbang bulan Maret 2025 yang menekankan perlunya efisiensi anggaran dan perubahan pola penganggaran yang selama ini cenderung tidak efektif dan tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris LAPSi, Bambang, menyampaikan bahwa pernyataan Bupati merupakan sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat tengah membuka ruang reformasi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih bertanggung jawab.
“Pernyataan Bupati menyebut bahwa sekitar 60 persen struktur anggaran tidak efisien, dan itu merupakan indikator serius yang harus segera direspons. Ini bukan sekadar retorika, tapi tamparan bagi OPD yang selama ini tidak fokus pada output dan dampak riil pembangunan,” ujar Bambang.
Desakan Tindakan Nyata: Audit dan Evaluasi OPD, LAPSi meminta agar pernyataan Bupati tidak hanya menjadi wacana, tetapi diikuti langkah nyata, seperti:
– Audit terhadap pelaksanaan anggaran seluruh OPD dalam tiga tahun terakhir.
– Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
– Pengetatan mekanisme perencanaan agar sesuai dengan prinsip value for money.
Kesesuaian dengan Regulasi Nasional
LAPSi menegaskan bahwa dorongan efisiensi dan transparansi ini selaras dengan amanat PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengharuskan seluruh tahapan penganggaran dijalankan secara ekonomis, efisien, dan akuntabel.
Ajakan Kolaboratif untuk Keterbukaan dan Partisipasi
LAPSi juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Lahat lebih terbuka kepada publik dalam hal data pengadaan, realisasi anggaran, dan hasil pembangunan. Kolaborasi dengan masyarakat sipil, media, dan pengawas independen adalah langkah krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdampak.
“Kami siap mengawal dan terlibat aktif dalam proses perbaikan ini. Jika Bupati serius mengubah budaya birokrasi, maka transparansi harus menjadi pondasi,” tegas Bambang.
( Khoiri )
