Lahat | Liputanresolusi.com
Polemik dugaan mangkraknya proyek pengembangan tebat di Kabupaten Lahat kini mendapat sorotan serius. Ketua Lembaga Analisis dan Pengawasan Sosial Indonesia (LAPSI), Khoiri, akhirnya angkat bicara terkait kondisi tersebut.
Khoiri menilai, proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Ia menegaskan, potensi besar sektor perikanan air tawar di Lahat seharusnya menjadi peluang ekonomi, bukan justru menyisakan persoalan.
“Ini bukan sekadar proyek biasa. Anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat, sehingga wajib ada transparansi dan akuntabilitas,” tegas Khoiri.
Menurutnya, kondisi tebat di Desa Penandingan yang terbengkalai menjadi indikasi kuat adanya masalah dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Ia juga menyoroti dugaan praktik manipulasi dalam pengadaan benih ikan yang berpotensi merugikan negara.
Khoiri mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Jika benar ada indikasi penyimpangan, kami minta segera diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Selain itu, LAPSI juga berencana menggalang dukungan masyarakat dan membuka kemungkinan aksi dalam waktu dekat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran daerah.
Khoiri menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
“Jangan sampai potensi besar daerah justru hilang karena lemahnya pengawasan dan dugaan permainan anggaran,” tutupnya.
(Khoiri)
