Medan I Liputanresolusi.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas. Upaya ini dinilai penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pertanahan dan tata ruang yang unggul dan berintegritas.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa dukungan dari Komisi II DPR RI sangat dibutuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut.
“Transformasi STPN menjadi sekolah kedinasan merupakan langkah strategis untuk mencetak SDM yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga berintegritas dan siap terjun ke dunia kerja. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dari Komisi II DPR RI,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, transformasi kelembagaan STPN telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Kebijakan tersebut mencakup penataan program pendidikan, termasuk penghentian program Diploma I serta penguatan program Sarjana Terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanahan dan tata ruang.
Menurut Dalu, kebutuhan SDM di sektor ini masih sangat tinggi, terutama pada jabatan fungsional seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang. Saat ini masih terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.
“Untuk jabatan Penata Pertanahan saja, dari kebutuhan lebih dari 21 ribu formasi, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi,” ungkapnya.
Dari sisi kesiapan, Politeknik Agraria STPN dinilai telah memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi tenaga pengajar, tenaga kependidikan, maupun fasilitas pembelajaran. Berbagai sarana seperti laboratorium sistem informasi geografis, fotogrametri, kartografi, hingga sistem pendidikan berbasis asrama turut mendukung pembentukan karakter dan kompetensi mahasiswa.
Selain itu, kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan hasil positif dengan tingkat realisasi di atas 97 persen, yang mencerminkan kesiapan institusi dalam menjalankan transformasi menjadi sekolah kedinasan modern.
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya persiapan yang matang serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kementerian ATR/BPN perlu menyusun usulan ini secara komprehensif dan memastikan adanya koordinasi yang kuat dengan Kementerian PANRB serta instansi terkait lainnya,” katanya.
Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(Red)
