Lampung timur | Liputanresolusi.com
Aroma intervensi kekuasaan mencuat dari tubuh birokrasi Lampung Timur. Sosok dengan inisial MF, yang disebut-sebut sebagai tangan kanan penguasa, diduga memainkan peran di balik layar dalam mengatur ritme pelaksanaan dan perencanaan proyek di dinas terkait.
Dugaan ini bukan isapan jempol. Syam Lero, Ketua Pembina LSM Naga Hitam Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari dinas terkait yang merasa kebijakan teknisnya dikendalikan oleh figur non-struktural. Bukan hanya internal birokrasi, keresahan serupa juga datang dari para kontraktor lokal yang merasa dipinggirkan dalam proses pelaksanaan proyek.
“Dinas terkait mengeluh karena intervensi itu sangat kentara. Mereka tidak leluasa merancang program kerja, bahkan dalam pelaksanaan proyek pun harus tunduk pada arahan yang tidak semestinya. Ketika kami berbincang dengan kontraktor lokal, keluhannya serupa. Mereka merasa kehilangan ruang berusaha di kampung sendiri,” ujar Syam, Sabtu (2/8/2025).
Informasi yang dihimpun Naga Hitam menunjukkan, dalam sejumlah paket proyek strategis, nama-nama kontraktor dari luar Lampung Timur mulai dimunculkan. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk pelemahan peran pelaku usaha lokal, yang ironisnya justru terjadi di tengah semangat Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Kami menduga, langkah memberdayakan rekanan dari luar daerah ini tidak murni soal kualitas atau kapasitas. Ada indikasi kuat bahwa pengkondisian ini berkaitan dengan praktik setoran 20 persen, yang kerap menjadi penyakit kronis dalam proyek-proyek pemerintah,” lanjut Syam.
Naga Hitam menilai, jika praktik intervensi ini dibiarkan, maka bukan hanya iklim usaha yang rusak, namun kredibilitas Pemerintah Daerah pun akan tergerus. Kualitas pembangunan juga terancam, mengingat proyek yang berjalan dengan pola setoran kerap berujung pada pekerjaan asal jadi.
“Kami mengingatkan, jangan sampai Lampung Timur menjadi laboratorium bagi praktik oligarki kecil di daerah. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang menjaga marwah birokrasi dan membuka ruang kompetisi yang adil bagi pelaku usaha lokal,” tegas Syam.(Tim)
