LABUHANBATU | Liputanresolusi.com
Momentum HUT ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2026 harus menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintahan, bukan sekadar perayaan seremonial. Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita diminta membuktikan janji kepemimpinan melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ketua Umum Komite Daerah Dewan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu, Arif Hakiki Hasibuan,S.H.I, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya acara, meriahnya perayaan, atau publikasi kegiatan, melainkan dari realisasi program, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
“Jangan sampai pemerintah sibuk dengan seremoni, sementara masyarakat masih menunggu bukti pembangunan. Rakyat membutuhkan hasil kerja nyata, bukan sekadar janji dan pencitraan,” tegas Arif.
Ia menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu :
1.Evaluasi janji kepemimpinan secara terbuka dan sampaikan capaian program berdasarkan data.
2.Efisiensi anggaran daerah dengan mengutamakan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3.Transparansi penggunaan APBD agar publik dapat mengetahui dan mengawasi pelaksanaan anggaran.
4.Perbaikan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, termasuk perhatian terhadap pemberdayaan UMKM.
5.Buka ruang kritik dan pengawasan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan.
Menurut Arif, tuntutan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Keterbukaan informasi juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, sedangkan pelayanan publik diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.
“Ini bukan berarti menolak kegiatan seremonial yang memang diperlukan. Namun, setiap kegiatan harus jelas tujuan dan manfaatnya.
Anggaran harus dipertanggungjawabkan, program harus dievaluasi, dan janji kepada masyarakat harus dibuktikan,” ujarnya.
Arif berharap HUT ke-81 Pemkab.Labuhanbatu menjadi momentum perubahan menuju pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Ukur kepemimpinan dari hasil kerja, bukan banyaknya acara seremonial. Jangan hanya berjanji, tunjukkan bukti. Rakyat menunggu realisasi, bukan sekadar perayaan,” pungkasnya.
(AHH)
