Labuhanbatu | Liputanresolusi.com
Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Labuhanbatu kian mengkhawatirkan. Antrean panjang di sejumlah SPBU bukan lagi sekadar pemandangan harian, melainkan telah berubah menjadi bara konflik sosial. Warga dilaporkan mulai saling berebut antrean, bahkan tak jarang berujung baku hantam. Situasi ini jelas tidak kondusif dan mengancam keselamatan masyarakat.minggu(14/12/2025).
Di tengah kekacauan tersebut, muncul dugaan kuat, apakah ada praktik penyulingan dan distribusi BBM ilegal. Isu truk tangki yang diduga melakukan bongkar muat di tengah jalan pun kembali mengemuka. Jika benar, maka kelangkaan ini bukan semata soal keterlambatan pasokan, melainkan potret rapuhnya pengawasan dan penegakan hukum.
Kinerja Pemerintah Disorot Tajam
Masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani krisis yang sudah berulang kali diberitakan ini. Kinerja jajaran terkait, termasuk Kepala Bagian SDA Labuhanbatu, dinilai perlu dipertanyakan secara terbuka. Apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan, atau sekadar bersifat administratif?
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian SDA Labuhanbatu, Akmal, SSTP, M.AP, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Pertamina.
“Iya, kita sudah berkoordinasi ke provinsi. Memang pasokan sering terlambat dari Pertamina. Hampir seluruh kabupaten/kota terdampak. Provinsi masih berkoordinasi dengan pihak Pertamina,” ujarnya.
Namun ketika ditanya terkait penanganan konflik di lapangan akibat antrean yang memicu gesekan antarwarga, Akmal menyebutkan:
“Kalau di lapangan, pihak SPBU yang berkoordinasi dengan pengamanan.”
Terkait dugaan pelanggaran distribusi BBM, ia menegaskan:
“Kalau temuan pelanggaran, belum ada.”
Pernyataan Tak Sinkron, Fakta Lapangan Berbicara
Pernyataan tersebut dinilai tidak sinkron dengan keterangan sejumlah pegawai SPBU yang menyebut pasokan BBM masuk dalam kondisi normal. Jika pasokan normal, mengapa antrean mengular hingga memicu perkelahian? Jika belum ada pelanggaran, mengapa kelangkaan terus berulang dan semakin brutal dampaknya?
Di beberapa titik, bentrok antarwarga sudah terjadi. Pertanyaan yang mengemuka: apakah pemerintah akan menunggu jatuhnya korban jiwa baru bertindak tegas?
Seruan untuk Bertindak Nyata
Krisis BBM ini adalah ujian kepemimpinan dan keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Pemerintah daerah tidak boleh bersembunyi di balik alasan koordinasi tanpa hasil nyata. Dibutuhkan langkah cepat, transparan, dan tegas: audit distribusi, pengawasan ketat di lapangan, serta penindakan tanpa pandang bulu terhadap mafia BBM.
Masyarakat Labuhanbatu tidak butuh janji mereka butuh keadilan energi, rasa aman, dan kepastian. Ketika rakyat mulai bertengkar demi setetes BBM, di situlah negara seharusnya hadir paling depan.
(Red/KD)
