Liputanresolusi.com | Lahat
Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH hadiri langsung musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun anggaran 2027 tingkat Kecamatan, yang digelar di Kantor Camat Lahat Selatan, pada Kamis (26/2/2026).
Musyawarah ini membahas terkait penurunan kemiskinan dan penguatan daya saing daerah melalui ekonomi lokal, inklusif, layanan dasar berkualitas, infrastruktur tangguh serta tata kelola inovatif dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH menyampaikan bahwa ia dan bupati telah berkomitmen acara musrenbang di tiap Dapil harus dihadiri kalau tidak dengan Bupati harus dengan wakil bupati, jadi kalau tidak kami berdua terpaksa di pending dahulu.
“Karena acara musrenbang antara Pak Bupati dan saya ingin mendengarkan langsung program maupun usulan, saran dan masukan baik dari kepala desa maupun masyarakat setempat,” ujarnya.
Pada forum tersebut, Wabup lebih memfokuskan kepada kemiskinan dan penguatan daya saing melalui ekonomi lokal inklusif atau menyeluruh, tidak hanya di kota tetapi juga di desa layanan dasar berkualitas infrastruktur tangguh serta tata kelola inovatif dan berkelanjutan.
“Jadi kalau kita menelaah akselerasi penurunan kemiskinan Kabupaten Lahat terutama saya dan pak Bupati maupun Kepala Dinas fokus tentang penurunan kemiskinan,” jelas Widia.
Cara penuntasan kemiskinan tersebut, Wabup menjelaskan dengan cara memberikan bantuan kemudian memperkuat sumber daya manusia (SDM) karena banyak kekayaan alam di Lahat ini yakni tambang, pertanian hingga perkebunan tetapi kurang unggul.
Selain itu memberikan program beasiswa dan revitalisasi sekolah-sekolah SD SMP baik negeri maupun swasta yang buruk, SDM tersebut harus berpendidikan otomatis
pola pikirnya akan jauh dengan anak-anak yang berpendidikan.
“Makanya kami berikan bantuan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu tapi berprestasi. Nah silakan untuk adik-adik, anak, cucu yang kira-kira tidak mampu berada di desil 1 dan 5 dan dia berprestasi, kita berikan beasiswa full,” sampai Widia.
Sambung Widia, kemudian untuk menurunkan kemiskinan, ada bantuan sosial masyarakat bantuan namanya usaha peningkatan ekonomi keluarga (UPEK) yang diberikan untuk masyarakat yang ada usaha.
Pada acara tersebut, kepala desa dan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan hingga aspirasi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat kecamatan.
(Khoiri)
