Liputanresolusi.com| Labuhanbatu
Keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu tengah menjadi sorotan publik. Berbagai isu tak sedap beredar di masyarakat, bahkan sempat viral di media sosial, mulai dari kualitas produk yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran hingga dugaan praktik monopoli dalam pengadaan bahan pokok oleh pihak dapur.
Sejumlah warga menilai kualitas makanan MBG belum memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, muncul keluhan bahwa pengadaan bahan pangan tidak melibatkan pelaku usaha lokal, melainkan langsung melalui distributor besar, tengkulak, hingga perusahaan tertentu.
Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ditegaskan bahwa pelaksanaan program strategis nasional tersebut harus mengoptimalkan potensi lokal, termasuk melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM di daerah.
“Seharusnya program ini menjadi penggerak ekonomi lokal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pelaku lokal tidak dilibatkan,” ujar TA seorang pengamat di Labuhanbatu.
Menurutnya, alasan efisiensi harga kerap dijadikan dasar untuk menolak keterlibatan sumber daya lokal. Namun, jika dilakukan audit mendalam terhadap laporan keuangan pengadaan bahan, bukan tidak mungkin ditemukan indikasi mark-up harga.
Lebih lanjut, ia menyoroti dugaan adanya koordinasi tidak sehat antara pihak yayasan, mitra dapur, dan SPPG yang dinilai membuat praktik tersebut berjalan mulus.
“Kalau semua pihak menjalankan tugas pokok dan fungsi secara profesional, kondisi seperti ini tidak akan terjadi,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut meresahkan masyarakat adalah pengelolaan limbah dapur MBG. Warga di wilayah Kelurahan Sioldengan mengeluhkan dampak limbah yang dinilai mengganggu lingkungan dan berpotensi memengaruhi higienitas produk makanan yang dihasilkan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan utama program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional justru tereduksi oleh kepentingan segelintir pihak. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas gizi, program ini dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan.
Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk turun tangan secara serius. Audit menyeluruh dan evaluasi terhadap operasional dapur MBG di Kabupaten Labuhanbatu dinilai menjadi langkah mendesak guna memastikan program berjalan sesuai regulasi dan tujuan awalnya.
“Program ini bukan bisnis semata, melainkan bagian dari kepentingan nasional. Pemerintah harus berani bertindak tegas,” tutup pengamat tersebut.
KD
