Liputanresolusi.com – Sumsel
Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Jumat (30/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk meminta keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat senilai hampir Rp1,9 miliar yang dilaporkan tidak dapat ditelusuri saat pemeriksaan.
Dalam orasinya, LAPSI menyampaikan kekecewaan atas belum adanya kejelasan penanganan laporan yang sebelumnya telah mereka sampaikan ke Kejaksaan Negeri Lahat maupun Kejati Sumsel.
Massa aksi menilai, temuan BPK tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pengelolaan aset daerah.
Ketua LAPSI Kabupaten Lahat, Khoiri, menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024/2025, terdapat aset kendaraan dinas senilai Rp1.982.995.075,00 yang tidak dapat dihadirkan saat pemeriksaan fisik serta dicatat tanpa keterangan yang memadai.
“Dalam laporan BPK disebutkan aset tersebut tidak bisa diyakini keberadaan dan kewajarannya. Kami meminta hal ini ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan kerugian negara,” ujar Khoiri.
Ia menegaskan bahwa LAPSI tidak bermaksud menyimpulkan adanya unsur pidana, namun mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah.
“Kami hanya ingin ada kejelasan. Jika memang hanya persoalan administrasi, silakan dibuka ke publik. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai aturan,” katanya.
Aksi tersebut diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny. Pihak Kejati menyampaikan bahwa setiap laporan masyarakat akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
LAPSI dalam aksinya menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Kejati Sumsel mengawal laporan dugaan ketidaktertiban pengelolaan aset kendaraan dinas, melakukan pemeriksaan terhadap pengelola aset daerah, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara terbuka.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lahat belum memberikan keterangan resmi terkait temuan BPK tersebut.
Awak media masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian.
(Khoiri)
