LABUHANBATU | Liputanresolusi.com
Ketua Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu, Arif Hakiki Hasibuan,S.H.I mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jum’at 14 Agustus 2026. Pidato tersebut dinilai tidak sekadar memaparkan capaian pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan arah kebijakan nasional yang menempatkan kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu orientasi pembangunan.
Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, Arif memandang bahwa keberpihakan terhadap masyarakat harus diterjemahkan melalui kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas ekonomi produktif, meningkatkan daya saing pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih inklusif.
Arif Hakiki Hasibuan,S.H.I , yang juga Wakil Ketua MD KAHMI Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki relevansi strategis. UKM tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun ketahanan ekonomi daerah.
“Pidato Presiden kami lihat dalam perspektif yang lebih luas. Ada pesan mengenai pentingnya kemandirian ekonomi, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan manusia, dan pemerataan manfaat pembangunan. Bagi kami, arah tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Arif, pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat idealnya tidak berhenti pada peningkatan indikator makro ekonomi. Keberhasilan pembangunan juga perlu diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, teknologi, pasar, serta kesempatan untuk meningkatkan produktivitas.
Dalam konteks tersebut, kebijakan penguatan ekonomi rakyat, pemberdayaan desa, hilirisasi, swasembada pangan, serta berbagai program sosial dan pembangunan manusia sebagaimana disampaikan Presiden dinilai memiliki keterkaitan erat dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus memiliki korelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pertumbuhan harus mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat, termasuk pelaku UKM di daerah. Karena itu, kami mengapresiasi arah kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi ekonomi kerakyatan,” katanya.
Arif juga menilai implementasi kebijakan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta organisasi dan komunitas pelaku UKM.
Menurutnya, penguatan UKM di daerah membutuhkan pendekatan yang bersifat ekosistem. Tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, inovasi produk, legalitas usaha, akses terhadap teknologi, penguatan branding, serta perluasan akses pasar.
“Kami berharap semangat yang disampaikan Presiden Prabowo dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di daerah. UKM Labuhanbatu membutuhkan ekosistem usaha yang memungkinkan pelaku usaha tumbuh secara mandiri, produktif, inovatif, dan memiliki daya saing,” tegasnya.
Ketua Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu berpandangan bahwa pembangunan yang pro rakyat pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menyambut positif arah kebijakan Presiden Prabowo sekaligus mendorong agar implementasinya dilakukan secara konsisten, terukur, transparan, dan tepat sasaran.
“Apresiasi kami bukan sekadar dukungan politik, tetapi juga merupakan bentuk harapan agar kebijakan yang berorientasi pada rakyat benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Khususnya bagi pelaku UKM, kami berharap kebijakan tersebut mampu membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah dengan mendorong penguatan kapasitas UKM, kolaborasi lintas sektor, serta kebijakan yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
(AHH)
