Labuhanbatu | Liputanresolusi.com
Forum Komunikasi Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (FKP-KDKMP) Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan apresiasi atas kabar pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang diumumkan pemerintah pusat. Organisasi tersebut berharap pergantian kepemimpinan dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Menurut informasi yang beredar, Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan BGN, termasuk Kepala BGN dan jajaran wakil kepala.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di Istana Negara. (Selasa,02/06/2026).
“Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini,” kata Prasetyo Hadi.
Untuk selanjutnya presiden Prabowo Subianto memutuskan mengangkat saudari Nanik s Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.
FKP-KDKMP Labuhanbatu menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya evaluasi terhadap pelaksanaan salah satu program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketua FKP-KDKMP Labuhanbatu, Teguh AK, SH, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik setiap langkah pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai dengan tujuan awal yang dicanangkan Presiden.
“Kami menyambut baik keputusan pemerintah apabila memang bertujuan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program sebesar ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal, petani, peternak, nelayan, serta UMKM di daerah,” ujar Teguh.
Menurutnya, selama pelaksanaan program MBG di Kabupaten Labuhanbatu masih ditemukan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah minimnya keterlibatan potensi ekonomi lokal dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
FKP-KDKMP menilai bahwa semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terkandung dalam kebijakan pemerintah pusat harus benar-benar diwujudkan dalam implementasi di lapangan.
Keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
Selain itu, FKP-KDKMP juga menyoroti dugaan praktik permainan harga dan dominasi pemasok tertentu yang dinilai berpotensi menghambat pemerataan manfaat program. Organisasi tersebut berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG dapat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kami melihat masih diperlukan penguatan sosialisasi kebijakan dan pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hanya dinikmati oleh kelompok tertentu,” lanjut Teguh.
FKP-KDKMP mengaku telah beberapa kali KDKMP menyampaikan tawaran kerja sama kepada sejumlah dapur MBG maupun SPPG untuk melibatkan koperasi serta pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan kebutuhan program. Namun, menurut mereka, respons yang diterima masih belum optimal.
Lebih jauh, organisasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mendata dan menghubungkan potensi-potensi ekonomi lokal dengan dapur-dapur MBG yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Menurut FKP-KDKMP, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pendataan petani, peternak, nelayan, koperasi, serta pelaku UMKM dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pasok yang berkelanjutan dan berpihak kepada ekonomi kerakyatan.
“Program MBG seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal yang selama ini membutuhkan akses pasar yang lebih luas,” tegas Teguh.
FKP-KDKMP Labuhanbatu berharap kepemimpinan baru di BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di daerah, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta memastikan seluruh regulasi dan kebijakan dijalankan secara konsisten demi terwujudnya tujuan Program Makan Bergizi Gratis secara optimal dan berkelanjutan.
(Tim/red)
