Labuhanbatu | Liputanresolusi.com
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kabupaten Labuhanbatu semakin memukul stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Antrean panjang kendaraan di SPBU terlihat sejak pagi hingga malam, memperlihatkan betapa seriusnya persoalan ini. Mobilitas masyarakat terganggu, sementara aktivitas ekonomi melambat akibat terhambatnya distribusi energi.
Situasi di lapangan semakin tidak kondusif. Banyak warga harus menghabiskan waktu berjam-jam menunggu BBM, sementara sebagian lainnya bahkan memilih bermalam di area SPBU. Aksi saling serobot antrean dan ketegangan antarwarga mulai bermunculan.
Muncul Dugaan “Permainan” dalam Distribusi
Meski beberapa karyawan SPBU menyebut pasokan BBM masih dalam batas normal, BBM tetap cepat habis hanya dalam hitungan jam. Dugaan permainan mulai muncul, mulai dari pengisian motor berulang-ulang, kerja sama oknum tertentu, hingga potensi keterlibatan mafia BBM.
Sebagian warga juga menduga adanya pembelian massal oleh masyarakat luar daerah yang memperparah kelangkaan.
Di saat SPBU sering kosong, pedagang eceran justru memiliki stok Pertalite maupun Pertamax hampir setiap hari. Dugaan masyarakat mengarah pada:
Dugaan pengisian bergantian menggunakan sepeda motor, kemungkinan kerja sama oknum SPBU dengan pengepul, dugaan pengurangan muatan BBM sebelum tiba di SPBU.
Situasi ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa rantai distribusi BBM sedang tidak sehat dan rawan manipulasi.
Pemerintah, Forkopimda, dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Labuhanbatu yang berada di bawah Asisten II Diminta Bertindak Cepat
Di tengah kondisi yang semakin tidak stabil, masyarakat mendesak pemerintah daerah dan Forkopimda untuk segera turun tangan melakukan penertiban dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh mata rantai distribusi BBM.
Bagian SDA Labuhanbatu juga didorong untuk mengambil langkah cepat, mulai dari pengawasan lapangan, pengecekan distribusi SPBU, hingga memastikan pasokan tepat sasaran. Bag SDA dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi stabilitas distribusi barang strategis, termasuk BBM.
Jika ada oknum yang terbukti bermain, tindakan tegas harus diambil.
Komisi II DPRD Labuhanbatu dan Polres Labuhanbatu Masih “Low Respon”
Upaya konfirmasi kepada Eko Ardiansyah, Ketua Komisi II DPRD Labuhanbatu, hingga kini masih rendah respon. Padahal komisi ini berwenang dalam pengawasan distribusi dan perdagangan di daerah.
Hal serupa juga terjadi saat meminta keterangan dari Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Teuku Rivanda Ikhsan, S.T.K., S.I.K., M.A. Hingga berita ini diterbitkan, Polres Labuhanbatu belum memberikan tanggapan resmi.
Minimnya respons dari kedua institusi strategis ini menambah kekecewaan masyarakat.
Kelangkaan BBM Tidak Boleh Didiamkan
Kelangkaan BBM yang berkelanjutan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampaknya sangat luas, mulai dari ekonomi, transportasi, UMKM, hingga potensi konflik sosial.
Negara harus hadir. Pengawasan distribusi energi harus diperketat, dan setiap dugaan permainan wajib diusut secara transparan.
BBM adalah nadi pergerakan ekonomi. Ketika distribusinya tersendat, seluruh kegiatan masyarakat ikut terganggu.
Labuhanbatu membutuhkan solusi cepat, tindakan tegas, dan penertiban menyeluruh. Masyarakat menanti jawaban dan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan yang semakin serius ini.
(Red/KD)
